Saturday, July 12, 2014

THR, Siapa saja yang berhak ??


Bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah bagi umat muslim, karena sebentar lagi hari kemenangan itu tiba, ya idul Fitri dimana umat muslim merayakannya sebagai hari kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Dan apa sih yang identik seputar menjelang  hari raya Idul fitri,  ya tentunya makanan khas, bikin kue, beli baju ( yang punya uang tentunya hehehehe…) dan tentunya THR, ya THR atau Tunjangan Hari Raya itu adalah yang ditunggu-tunggu para pekerja (termasuk penulis) menjelang hari raya idul fitri. Dan tulisan kali ini akan mencoba sedikit mengulas tentang seputaran THR.


Di Indonesia memang ada aturan tenaga kerja dalam hal ini adalah UU Ketenagkerjaan No 13 Tahun 2013 tapi yang uniknya di adalam aturan ini hampir tidak ada yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya…Nah lho.. lalu darimana dasarnya THR itu sendiri ?? hehehe tenang…. THR ada kok aturannya yaitu di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Dan di tahun 2014 menakertrans Muhaimin Iskandar juga sudah mengeluarkan SE.4/MEN/VI/2014 tentang Pembayaran THR Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama. Jadi tenang sudah ada aturannya kan…


Apa ih sebenarnya Tunjangan Hari Raya itu sendiri ?
berdasarkan PER.04/MEN/1994 THR adalah Pendapatan pekerja yang wajib di bayar oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain, dan yang di maksud  hari Raya di sini adalah Hari raya Iedul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi pekerja beragam Kristen Protestan dan katolik, Hari Raya Nyepi Bagi pekerja beragam Hindu dan Hari Raya Waisak bagi pekerja beragama Budha, dan Pemberian THR disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan, masing-masing pekerja kecuali kesepakatan pengusaha dan pekerja menentukan lain. Lho kok ada kalimat “berupa uang atau bentuk lain”, tenang berdasarkan PER.04/MEN/1994  di atur bahwa itu semua harus ada persetujuan dengan pekerja dan nilainya maksimal 25% dari total THR dari yang seharusnya diterima, dan tidak boleh dalam bentuk obat-obatan atau minuman keras.
 
Lalu siapa saja yang berhak memperoleh Tunjangan Hari raya ? yang berhak menerima THR tentunya adalah Pekerja, pekerja yang dimaksud  disini adalah mereka yang terikat hubungan kerja dan dan menerima upah. Dan di dalam aturan ini ada beberapa kondisi pekerja yang berkaitan dengan THR yang di terima :

1.  Pekerja dengan masa kerja kurang dari 3 bulan tidak berhak atas THR.

2.  Pekerja yang lebih dari 3 bulan tapi belum 1 tahun mendapatkan THR secara proporsional bulan, contoh seorang pekerja sudah bekerja selam 5 bulan pekerja tersebut mendapatkan THR sebesar {( 5 : 12 ) X Upah }

3.   Pekerja yang masa kerjanya 1 tahun atau lebih mendapatkan THR sebesar 1X Upah.

a.       Catatan Upah disini adalah Gaji Pokok + tunjangan Tetap.


Lalu kemudian timbul pertanyaan, apakah pekerja yang putus hubungan kerjanya (phk) masih berhak dapat THR ? dalam PER.04/MEN/1994 juga di atur tentang pekerja yang sudah tidak bekerja lagi dalam hal ini PHK atau pindah perusahaan dengan masa kerja berlanjut yaitu seperti di bawah ini…
  1.  Pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30(tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan berhak atas THR. 
  2.  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pekerja dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu ( kontrak ) yang hubungan kerjanya berakhir sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan. tapi bila PKB (perjanjian kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) mengatur lain dan lebih baik dari Peraturan Menteri maka yang berlaku adalah PKB atau PP itu.
  3.  Dalam hal pekerja dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, maka pekerja berhak atas THR pada perusahaan yang baru, apabila dari perusahaan yang lama, pekerja yang bersangkutan belum mendapatkan THR.

Setelah tahu bahwa pekerja berhak atas THR, lalu siapa yang wajib memberikan THR ini? Ya tentunya dalam ini adalah pengusaha dan dalam aturan ini yang di maksud pengusaha adalah 
  1. Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
  2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 
  3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang berkedudukan di luar Indonesia.

Pernah dengar bahwa ada perusahaan yang memberikan THR lebih dari 1X upah?? Emang boleh ya…Itu sangat di perbolehkan bahkan menjadi harapan pekerja, hehehe… karena di pasal 3 ayat 3 permen04/94 berbunyi seperti ini “Dalam hal penetapan besarnya nilai THR menurut Kesepakatan Kerja(KK), atau Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka THR yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan Kesepakatan Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan. “.. jadi memang diperbolehkan dan untuk meraih hal-hal seperti ini diperlukan posisi tawar pekerja yang kuat, maka disinilah peran serikat pekerja.



Bagi perusahaan yang tidak mampu, pemerintah memberikan sedikit ruang untuk bisa memberikan THR tidak sesuai aturan tapi tetap dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, bila syarat tidak dipenuhi maka perusahaan wajib memebrikan THR, adapun syaratnya seperti ini

  1. Pengusaha yang karenakondisi perusahaannya tidak mampu membayar THR dapat mengajukan permohonan penyimpangan mengenai besarnya jumlah THR kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
  2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan paling lambat 2 bulan sebelum Hari Raya Keagamaa yang terdekat.
  3. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan menetapkan besarnya jumlah THR, setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan keuangan perusahaan.

Jangan lupa ya, THR di berikan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya, kalau sudah dapat THR simpan dan gunakan dengan bijak, tapi terserahlah itu urusan masing2… hehehehe. Tapi kalau belum terima THR sampai saat hari raya dan perusahaan tidak ada pemberitahuan tentang kapan THR akan di berikan bahkan terkesan cuek dan gak mau ngasih trus gimana?? Kalau dah begini laporin saja ke Dinas Tenaga kerja karena Pengusaha telah melanggar ketentuan pembayaran THR akan diancam Hukuman pidana kurungan maupun denda. Selain itu, Anda juga bisa mengajukan gugatan perselisihan hak ke Pengadilan Hubungan Industrial di provinsi tempat Anda bekerja.

Untuk lebih jelas mengenai perhitungan THR, berikut Gaji berikan beberapa contoh kasus :

1. Contoh Kasus I
joko pekerja di PT X dengan masa kerja 2 tahun dengan upah tetap (gaji Pokok) Rp 3.000.000, dengan tunjangan anak Rp 100.000, tunjangan transportasi Rp 400.000,tunjangan makan Rp 300.000.
 pertannyaannya , berapa THR yang di terima si joko ?
jawaban 
Rumus untuk menghitung THR bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan adalah 1 x Upah/bulan. Upah disini adalah jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap
Gaji Pokok                 : Rp. 3.000.000
Tunjangan Tetap      : Rp. 100.000

Tunjangan transportasi dan makan merupakan tunjangan tidak tetap, karena tunjangan tersebut diberikan secara tidak tetap (tergantung kehadiran).

Jadi, perhitungan THR yang berhak didapat oleh joko adalah sebagai berikut :
1 x (Rp. 3.000.000 + Rp. 100.000) = Rp. 3.100.000
 


2. Contoh Kasus II
Wati sudah bekerja di PT Y selama 6 bulan, wati mendapat Upah Pokok ( gaji Pokok) sebesar Rp 2.400.000 di tambah tunjangan transportasi Rp 500.000 dan tunjangan makan Rp. 500.000. Berapa THR yang bisa didapat wati?
 
 
Jawaban :
Rumus untuk menghitung THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan adalah
Perhitungan masa kerja/12  x  Upah 1 bulan (gaji pokok + tunjangan tetap)

Gaji Pokok                 : Rp. 2.400.000
Tunjangan Tetap          : 0

Tunjangan transportasi dan makan merupakan tunjangan tidak tetap, karena tunjangan tersebut diberikan secara tidak tetap (tergantung kehadiran).

Jadi, perhitungan THR yang berhak Wati dapatkan adalah :
6/12 x (Rp. 2.400.000 +) = Rp. 1.200.000

Catatan Penting;
berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Permenaker 4/1994, dalam hal penetapan besarnya nilai THR menurut KK, PP, PKB, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR , maka THR yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan KK, PP, PKB atau kebiasaan yang telah dilakukan.

Ini artinya, jika pengaturan mengenai THR yang terituang dalam KK, PP, atau PKB itu memiliki nilai yang lebih besar atau lebih menguntungkan bagi karyawan, maka besaran THR yang berhak diperoleh karyawan adalah sebesar apa yang tertuang dalam KK, PP, atau PKB tersebut.dan ini sebenarnya salah satu kuncinya ada di kesolidan pekerja dan serikat pekerja di sebuah perusahaan.

Dasar hukum


semoga bermanfaat
 





3 komentar:

Post a Comment